38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan ZakatZakat atas hasil tambang dan tangkapan laut; Zakat atas hasil penyewaan asset; Zakat atas hasil jasa profesi; Zakat atas hasil saham dan obligasi. regulasi-pengawasan-pengelolaan-zakat/, diunduh 20 Maret 2016, pukul 21. 23/2011 Perspektif Hukum Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Islam Kontemporer Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi Sejak awal Islam, sebenarnya pengelolaan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, serta beberapa peraturan terkait lainnya11, membawa berbasis maslahah. 38 tersebut dikemukakan bahwa ada dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu badan yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6) dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (pasal7). 38 tahun 1999. Undang-undang terdiri dari 10 bab, 25 pasal yang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi KHI, UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. U. perusahaan a tau yang biasa disebut . 322 - Arif Hidayatullah & Anita Priantina AHKAM - Volume 18, Number 2, 2018 10. Tutup. Dengan harapan akan lebih maksimal dan profesional. Kota Surakarta. U ndang-U ndang No. Skripsi Universitas Brawijaya Malang Saepullah, Asep. Ketua Forum Zakat (Foz) Bambang Suherman mengaku tidak memahami tujuan Kemenag mengeluarkan daftar 108 lembaga tersebut. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. BAZNAS sudah terbentuk di 548 daerah (34. 23 Thn 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Gerakan Zakat dihela dengan mendorong FOZ yang turut mendorong-dorong terbitnya UU Zakat yang melahirkan tatanan Zakat Nasional berupa BAZNAS Dan LAZ. sumber hukum nasional dalam UU No. Etimologi:Informasi etimologi hanya tersedia bagi pengguna terdaftar. Pengertian Zakat dan Hukumnya Melansir dari E-Book Pedoman Zakat (Kemenag), kata zakat berasal dari bahasa Arab atau zakah yang berarti bersih, suci,. com Efri Syamsul Bahri efrisb@gmail. Zakat merupakan kewajiban mendermakan sebagian harta bagi setiap umat Islam yang. Lahirnya UU No. 197. Tahun 2006 tertanggal 24 Januari 2006, struktur organisasi Departemen. Ditinjau dari hukum islam ataupun dari sisi pembagunan kesejahteraan masyarakat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu. Selain sebagai ibadah, Zakat menjadi solusi untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat agar keadaan ekonomi dapat merata dan tidak didominasi. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS Pasal 2 (1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Menurut Didin Hafhifuddin (t. No. Selanjutnya . Jakarta (ANTARA) - Forum Zakat (FoZ) nasional mendorong perbaikan tata kelola perzakatan melalui perubahan regulasi yang saat ini dinilai masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. Dewan Zakat merupakan lembaga independen yang . Ia menegaskan lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai undang-undang Zakat No. Dan juga mungkin masih banyak diantara sahabat yang masih bimbang jika ditanya untuk sebutkan macam-macam zakat yang diketahui. 45 – 98 Tahun 2017 tentang pengangkatan. Regulasi ini di satu sisi amat memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi institusionalisasi ekosistem zakat oleh negara. Tujuannya untuk kemaslahatan umum. 9. Perhelatan yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kemenag Jalan MH Thamrin, pada Kamis (2/12) itu merupakan puncak rangkaian program literasi zakat wakaf yang telah digulirkan sepanjang tahun 2021. Zakat konsumsi/konsumtif diperuntukkan afar bisa memenuhi kebutuhan pokok mustahik. 2 Tahun 2010 – Nazhir Wakaf Uang. Tata Cara Berwakaf 17 h. TERKINI Nasional. UngkapnyaSesuai UU Pengelolaan Zakat itu, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim/muslimah atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai syariat Islam. 38 Tahun 1999. Didin Hafidhuddin M. 23 Tahun 2011). (c) Pasal 15b UU No. 4. Maskun Dosen UIN Walisong Semarang MESKIPUN Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat sudah diperbarui melalui UU 23/2011, bahkan kini sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2014 dan Inpres Nomor 3/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, tampaknya, persoalan zakat di Indonesia tetap bagai. namanya adalah UU Tentang Pengelolaan Zakat 2. dasistalovers. 28 Maret 2018. Nusantara - 06 July 2020, 09:00 . Zakat Profesi dalam P erspektif UU No. • Zakat (zakaa -yazku -zakah ) bermakna berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Namun jika ditinjau secara umum, ternyata pada dasarnya zakat hanya. 1 Pada era revormasi pasca UU No 23 tahun 1999, zakat nasional yang telah di diubah signifikan ditandai dengan tiga fenomena utama. Meski sudah berlaku sejak 5 tahun lalu, Nur Syam menilai tidak banyak pemimpin daerah yang sudah memahaminya sehingga pelaksanaan zakat masih bersifat formalitas saja. 4 Hasil wawancara, BMH Kaliwungu Bapak. Jakarta,19/8(Pinmas)--Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof. Analisis UU Zakat (UU No. 38 Tahun 1999. Di Indonesia, pemungutan dan pengelolaan zakat diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 31 Tahun. Mengenai proses hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. UU Zakat di Indonesia no 23 tahun 2011 8. Tanya Jawab. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU zakat no 23/2011 3) Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001 4) Keputusan Menkumham AHU-AH. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Corporate Soci al Responsibility (CSR). Kesempatan konsorsium ini akan mendiskusikan tentang apa dan bagaimana peraturan terkait hukum ekonomi syariah di Indonesia dan apa tantangan bagi penegakan HES masa kini,. akuntabilitas. Di sejumlah propinsi, telah berhasil melahirkan peraturan daerah yang memberi perlindungan terhadap umat Islam, katanya. 23 tahun 2011 dalam upaya optimalisai pengelolaan zakat di Baznas NTB. Tetapi orang tak zakat tak apa-apa menurut negara, menurut agama dosa kalau tak zakat," imbuh dia. 23 Tahun 2011, menjadikan laporan tahunan sebagai kewajiban setiap tahun. Definisi menurut UU No. Idris Thaha (Jakarta: PusatUU Pengelolaan Zakat pasal 2 dan 3 mengandung prinsip keadilan, kesejahteraan, kebermanfaatan dan persaudaraan. pada tahun 2001 dikukuhkan secara resmi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) oleh menteri agama dengan SK No. Sejalan dengan hal itu, Direktur Penerangan Agama Islam dalam sambutannya menyampaikan pesan agar peserta dapat menghasilkan Desain Program dan KURSIL (Kurikulum dan Silabus) penyusunan Materi Penyuluhan Agama, Penyuluh Agama juga dapat menyusun regulasi keagamaan, bukan hanya materi agama dan. 1 Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkanAl-Hajj: 77 dan QS. Psikotes dilakukan untuk melihat potensi dan kompetensi para peserta yang telah lolos mengikuti lelang jabatan Deputi BAZNAS. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan. 1. Karena itu, kebanyakan kaum muslim, terutama pegiat institusi filantropi Islam, merasakan bahwa regulasi zakat (UU Zakat) yang ada tidak memadai dan perlu diperbarui. 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Harapan dari dikeluarkannya regulasi tersebut agar pelaksanaan Zakat dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola zakat secara menyeluruh melalui revisi UU Pengelolaan Zakat. “Ini menyebabkan perolehan zakat. Jurnal Muamalah: Volume V, No 1 Juni 2015 B. Benang Kusut Zakat Di Indonesia, sekalipun masalah zakat sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, bahkan sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2014 dan Inpres Nomor 3/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, ternyata persoalan zakat tetap bagai benang. e. Begitupun dengan yang. 2 (2013): 375. Oleh. Mulai dari UU Perkawinan, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, UU Pengelolaan Keuangan Haji, UU Jaminan Produk Halal, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Wakaf, UU Pesantren, sampai UU. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 23: Tahun: 2011: Tentang: PENGELOLAAN ZAKAT: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 25 November 2011: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi UU No. com, Padanglawas - Sebanyak 217 mustahiq telah menerima zakat yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten. LAZ dibentuk oleh masyarakat UU zakat baru ( no. Hal ini mengacu pada UU Zakat nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. Dalam pembahasan penlitian ini, penulis akan mencoba membahas tentang zakat yang merupakan hasil pengurangan dari pajak penghasilan ditinjau dari sosiologi hukum denganSumbangan Keagamaan. Fenomena boomingnya industri keuangan syariah, hingga terbitnya UU pengelolaan zakat telah berhasil mendorong pengembangan lembaga amil zakatKetentuan Zakat dalam Islam. 115, TLN No. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Pengertian Zakat Produktif Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (mashdar) dari zaka yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3), banyak perusahaan berlabel syariah yang. Makalah Undang Undang Zakat Di Indonesia No 23 Tahun 2011. Sehingga, Ahyani menjelaskan bahwa pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UU zakat pasal 2 yang berpegang pada azas. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Lembaga ini menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, serta. 2012. Pengelolaan zakat pasca lahirnya UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 23 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah Zakat secara bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sebab, sekalipun zakat adalah rukun Islam, tetapi posisi dan. khazanah - 06 August 2023, 12:52 . ABSTRAK UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) memuat ketentuan pidana yang ditujukan kepada: 1. Sekali layang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Zakat Nomor 38 tahun1999, Keputusan Menteri Agam RI Nomor. Pengelolaan zakat pasca lahirnya UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF. Di samping itu, terdapat sejumlah undang-undang (UU) yang dibuat untuk memfasilitasi pengamalan agama di Indonesia. Kata Kunci: Zakat, amil zakat, Optimalisasi, Keadilan Sosial dan Ekonomi A. UU No. 2 (2013): 375. Authors : N KHOIRI IN Patent 000,241,393, 2021 . Lembaga Zakat. Berdasarkan UU No 38 Tahun 1999, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). 2. Sebagai tindak lanjut serta implementasi atas UU tersebut, pemerintah membikin Baznas pada 2001. bimbingan dan otorisasi zakat, infak, dana shadaqah, Seluruh umat Islam di Provinsi Jawa Barat, sesuai Pasal 29 Ayat 1 UU Zakat No. Through the Institute of Amil Zakat, they could design the communities with professionally, transparently, and accountable. Hirup Udara Bebas, Bharada E Masih Wajib Ikut Bimbingan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Agama RI No. Bidang program penyaluran terdiri dari Bidang kesehatan, ekonomi, dakwah,. distribusinya dengan zakat mal. Pengertian zakat sendiri berasal dari Bahasa Arab yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Beragamnya jenis-jenis zakat yang dikenali masyarakat terkadang membuat sebagian dari kita bingung terkait jumlah jenis zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan 73 riset berkaitan dengan pengelolaan zakat sepanjang tahun 2020. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian,. Permasalahan tersebut dibagi kepada tiga stakeholder yang berperan yaitu regulator khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelolanya, dan Masyarakat sebagai muzaki. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik. Pelantikan Kepala Badan Litbang dan Diklat dilakukan dalam kerangka restrukturisasi<br />. No. 23/2011 di Mahkamah Konstitusi, serta arah reformasi pengelolaan zakat nasional masa depan. 9 Merealisasikan UU zakat tersebut maka dibentuklah lembaga amil zakat dari tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bertujuan untuk menganalisa isu-isu seputar implementasi UU Zakat, studi ini berupaya mengidentifikasi problem-problem dan menawar kan solusi dan strategi untukMenurut Nur Syam, regulasi tentang zakat yang terbaru adalah UU No. Adapun perbedaan antara UU No. Nur Hadi, salah satu tokoh agama yang hadir menyamaikan harapannya agar pngursu BAZNAS Blora segera mewujudkan kinerjanya sampai di tingkat bawah sehingga Blora bisa memenuhi target. 204. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf ( 2019, Vol. Zakat yang dapat jadi pengurang pajak penghasilan merupakan zakat yang dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat yang dibentuk pemerintah ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 UU No. Pengelolaan Dana Zakat. 2 Dengan dikeluarkannya UU Zakat yang baru diharapkan juga memiliki banyak implikasi bagi pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk implikasi 2 UU Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 3. Salah satu aturan mengenai CSR di Indonesia adalah UU Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan LN. Peraturan BWI No. 23 tahun 2011 pasal 22 yang merupakan amandemen dari UU No. Selain itu, aturan ini juga mendorong kepedulian terhadap sesama serta meningkatkan taat. BAB II . 23/2011. This research aims to analyze the role of productive zakat managed by LAZ IZI which has a role in improving the. Peraturan Menag No. 23 T ahun 20 1 1 dan Hukum . TENTANG DATABASE PERATURAN. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat) sama sekali tidak dimaksudkan untuk sentralisasi dan subordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Rajagrafindo persada,. Nurnasrina, P. Menurut Fauzia (2013:200), reformasi Indonesia menjadi suatu alasan dibalik para pejuang Muslim melakukan perubahan kebijakan dan praktek manajemen zakat di Indonesia ke arah yang lebih baik. UU Produk Halal bukan untuk melarang orang Islam makan makanan yang haram tetapi untuk melindungi dan memberi fasilitas label bagi orang Islam yang hanya ingin makan makanan yang halal. Definisi Pajak dan Zakat 3.